Pengawas Pencoblosan Menolak Terlibat kecurangan Pemilu

pengawas pemilu

Berita Politik – Jakarta. Polisi dan perwira militer telah menepis tuduhan campur tangan dalam pemilihan regional serentak pekan lalu dan berjanji untuk tetap nonpartisan selama pemilihan presiden tahun depan.

Netralitas Militer Indonesia, Polisi Nasional dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah dipertanyakan secara terbuka sejak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konferensi pers pada 23 Juni bahwa orang-orang dari lembaga-lembaga ini telah mencoba menyabotase Partai Demokrat untuk mengurangi peluangnya. dalam jajak pendapat.

Mantan kepala militer, Jenderal Moeldoko, yang sekarang menjadi kepala staf Presiden Joko “Jokowi” Widodo, mengatakan tuduhan seperti itu normal selama masa pemilihan.

“Itu adalah hak publik untuk mengkritik […] Tetapi jika kita terus-menerus dituduh, itu membuat kita kesal, karena tidak ada kasus di mana militer telah memaksa siapa pun untuk memilih kandidat mana pun,” kata Moeldoko pada hari Kamis (05/07). ). Berita Politik

Menurut Kelompok Kerja untuk Keamanan Politik (P8), antara tahun 2015 dan 2018, presiden, polisi dan pimpinan militer telah menjanjikan netralitas pemilu 74 kali.

Sementara mereka, terutama militer, dulu partisan pada masa otoriter Orde Baru, yang telah memasukkan mereka ke dalam birokrasi negara, lembaga-lembaga penegak hukum telah berubah sejak dua dekade lalu.

“Netralitas militer sekarang tergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpin tidak netral, maka bawahannya akan bingung. Itulah mengapa perlu bagi para pemimpin untuk memiliki niat baik untuk memastikan bahwa semua prajurit netral,” kata Moeldoko.

Fadil Imran, wakil kepala Satuan Tugas Nasional Polisi Nusantara, mengatakan bahwa petugas yang mengganggu pemilihan akan dihukum.

“Jika Anda melihat pelanggaran [oleh anggota] dari institusi kami, silakan membuat laporan dan tidak hanya membagikannya di media sosial. […] Kami tidak ingin digunakan sebagai instrumen politik,” katanya. Berita Politik Gugus tugas, yang bekerja sama dengan para pemimpin agama dan masyarakat, didirikan pada bulan Januari untuk mendinginkan ketegangan etnis-agama terkait dengan pemilihan daerah.

Pada 20 Juni, wakil kepala Kepolisian Maluku Brigjen. Jenderal Hasanuddin diberhentikan dari kantor setelah laporan-laporan diajukan menuduhnya meminta agar petugas harus mendukung satu calon gubernur.

Menurut Fadil, tidak ada kasus serupa yang tercatat di daerah lain.

Konsistensi

Titi Anggraini, direktur eksekutif Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan bahwa undang-undang tersebut telah memberlakukan netralitas pada polisi dan militer, tetapi beberapa pekerjaan masih perlu dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaannya.

Pedoman untuk polisi dan militer selama pemilu digariskan dalam UU Kepolisian Nasional 2002, UU Militer Indonesia 2004 dan UU Pemilu 2017.

Menurut Titi, rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menunjuk pejabat tinggi polisi sebagai gubernur bertindak telah mendorong keraguan publik.

Pada bulan Januari, Tjahjo merekomendasikan untuk menunjuk Jenderal Martuani Sormin, kepala urusan internal polisi, sebagai gubernur sementara Sumatera Utara, dan mantan Kapolda Jakarta, Comr. Jenderal M. Iriawan, sekarang sekretaris Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), sebagai gubernur interim Jawa Barat. Sementara pengangkatan Martuani dibatalkan, Iriawan diresmikan pada 18 Juni. Berita Politik

“Perlu ada konsistensi antara pernyataan dan tindakan pihak berwenang, terutama polisi, jika tidak mereka akan selalu tampil tidak netral kepada publik,” kata Titi kepada Jakarta Globe.

Seperti yang Anda Tahu, bahwa kegiatan pemilu terbesar akan segera dilaksanakan pada tahun 2019 nanti, meskipun masih jauh hari, para partaai politik terlihat giat melakukan hal-hal yang dapat membuat partainya berkepentingan dalam politik Indonesia seperti berkoalisi dengan partai lain.

Namun, bila dibuat garis besar hanya ada dua partai yang bertarung dengan keras untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun ke depan sebagai Presiden .

Mereka adalah Jokowi (bertahan) dan bapak Prabowo sebagai kandidat kuat penganti. Berita Politik 

Post Author: Clifton Mendoza

1 thought on “Pengawas Pencoblosan Menolak Terlibat kecurangan Pemilu

    Hendru

    (July 15, 2018 - 5:54 pm)

    Saya tetap dukung yang bisa buktiin pembangunan pada kota benar jalan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *